Lembaga Keuangan Syariah

 Zaman yang serba modern, keuanganadalah komonidi yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Indikator majunya komoditi keuangan dunua, ditandai dengan berkembangnya pasar keuangan syariah (financial market shaira) di berbagai penjuru dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas muslim.[1]

             Pasar keuangan syariah pertama kali muncul di dunia digagas atau di pelopori oleh negara-negara muslim yang ditandai berdirinya islamic financial market di Kuala Lumpur pada tahun 1940.[2]

A.    Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (syariah financial institution) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau aset riil berlandaskan konsep syariah.[3]

Menurut Syarif Wijaya lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang berhubungan dengan penggunaan unag dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpana ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan jasa pembiayaan/kredit dengan sebuah jaminan surat-surat berharga atau yang mempuyai nilai jual yang tinggi. Di samping itu juga, lembaga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun dan penyediaan sistem pembayaran. Menurut Syarif Wijaya pula, lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.[4]

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua,yaitu: lembaga keuangan depositori syariah (depository financial instituation syariah) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (non depository financial instituation syariah) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (financial intermedition) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (ultimate lenders) dan pihak yang kekurangan dana atau unit deficit (ultimate borrowers).[5]

Lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dekolompokkan menjadi tiga bagian,antara lain bersifat kontraktual (contractual instituations),yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabuang terhadap resiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah (syariah investment instituation),yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Bagian ketiga adalah pegadaian syariah,Baitul Mal wat Tamwil (BMT),Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS),koperasi pesantren (kopentren),perusahaan modal ventura syariah (syariah finance company) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (leasing),kartu kredit (credit card).[6]

  Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama di gunakan sehari-hari dan merupakan kebutuhanyang utama dalam menggerakan perekonomian. Pada mulanya uang bukanlah sebagai alat utama untuk mobilitas perekonomian, tetapi yang sering di gunakan ialah sistim barter. Sistim barter merupakan suatu sistim pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Namun dalam peraktiknya sistem ini mengalami kendala. Oleh karena itu sistem barter dihapuskan dan diganti dengan sistem uang.

Statistik lembaga keuangan syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukan sampau pada bulan November tahun 2007, jumlah bank syariah mencapai 143 bank. Dari 143 bank tersebut, tiga diataranya merupakan Bank Umum Syariah (UUS), serta 114 merupakan Bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Terkait dengan hal ini di perkirakan unit usaha syariah atau lembaga keuangan syariah akan mengalami pertumbuhan yang pesat.

B.     Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, sistem keunagn syariah merujuk pada ketentuan syariat islam. Riba dalam sistem ekonomi syariah yang di manipulasi berupa bunga tambahan adalah haram.

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjebatani moneter antara pihak yang membutuhkan dana melalui prosuk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kesiatan perbankan dan keuangan berdasrkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenangdalam penetapka fatwa di bidang syariah. Dalam sistem keuangan mempunyai dua prisip dasar, yaitu syar’i dan prinsip tabi’i.

Diantara prinsip syar’I dalam sistem keuangan yaitu:

1.      Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip-prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di rugikan serta ada pihak ynag dizalimi didasari oleh akad yang sah.

2.      Bebas dari maghrib.

3.      Bebas sari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.

4.      Semua orang berhak medapatkan informasi yang berimbang, memadai dan akurat agar bebas dari ketidak tahuan dalam bertransaksi.

5.      Pihak-pihak yang bertransaksi harus memepertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karena itu pihak ketiga diberikan hak dan pilihan.

6.      Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkandan solidaritas.

7.      Setiap trasaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

8.      Melaksanakan pembayaran zakat.[7]

  Sedangkan prinsip-prinsip tabi’i adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis.

Sistem lembaga keuangan syariah mempuyai prinsip berkadilan, dan suka sama suka. Berbeda dengan sistem lembaga keuangan konvensional yang mempunyai prinsip hukum rimba yang kuat yang berkuasa, maksudnya adalah yang kaya tambah kaya dengan bunga tambahannya, yang miskin tambah miskin dengan bunga hutangnya dan tidak ada keadilan disini.

Tugas utama sistem sistem keuangan adalah mengalihkan dana tersedia (loanable funds) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.[8]

Perkembanagn sistem keuanagn memengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara, banhkan perkembangan sistem keuangan dapat meramalkan perkembangan ekonomi dimasa depan.

Umumnya, negara-negara yang menguasai perekonomian dunia adalah negara yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relati9f lebih maju dan berfungsi dengan baik.

Setiap bangsa mempunyai sistem keuangan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan sistem keungan komunis, sistem keungan liberal, dan sistem keuangan syariah. Khususnya di Indonesia mempunyai tiga sistem keuangan, yaitu:

1.      Sistem moneter; yaitu yang mencakupi bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral (Departemen Keuangan, bank Indonesia dan bank-bank yang boleh menerima sipanan giro)

2.      Sistem perbankan

3.      Sistem lembaga keuangan bukan bank[9]

Instansi yang berkuasa untuk mengatur jalanya moneter adalah Departemen Keuagan dan Bank Indonesia, instansi ini memiliki fungsi; mengeluarkan uang kertas, dan logam, menciptakan uang primer, mengawasi sistem moneter dan mengelola cadangan devisa.

Menurut M. Umeir Chapra, sistem keuangan syariah memiliki karateristik yang unik, antara lain:

1.      Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal.

2.      Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.

3.      Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan, dan alat penyimpangan yang stabil.

4.      Mobilitas dan investasi tabungan untuk pembangunana perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan.

5.      Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbangkan atau keuangan.[10]

C.    Peranan Lembaga Keuanagn Syariah dalam Proses Intermediasi

         Perantara keuangan (financial intermediation) adalah proses penyaluran dana yang surplus (lander-severs) dari unit ekonomi,yaitu sector rumah tangga,perusahaan,pemerintah,rumah tangga dan orang asing.

         Intermediasai keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik di sektor uasah, lembaga pemerindah dan individu (rumah tangga), untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surpluske unit ekonomi defisit.

                       Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis,antara lain:

1.         Pengalihan aset (asset transmutation)

2.         Likuiditas (liquidity). Kemampuan bank untuk mendapatkan dana talanagn atau uang tunai pada saat dibutuhkan.

3.         Realokasi pendapatan (income reallocation). Individu banyak yang memikirkan untuk masa depan dengan cara menyisihkan dan mengalokasikan dananya.

4.         Transaksi (transaction). Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk kemudahan bertransaksi para nasabahnya, baik barang atau jasa.

5.         Efisiensi (efficiency). Lembaga keuangan syariah mempunyai hak dan dapat untuk menurunkan biaya transaksi dalam pelayanan dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling memebutuhkan.

D.    Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah, adalah:

1.         Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan,serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat,antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

2.         Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat bangsa Indonesia,sehingga dapat mengurangi kesenjangan social ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:

-            Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha

-            Meningkatkan kesempatan kerja

-            Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

3.         Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan,terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya,karena menganggap bahwa bunga adalah riba.

4.         Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi,berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

            Tujuan akhir lembaga keuangan syariah adalah sebagai tujuan dari syariat islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Menurut As-Shatibi, tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahah-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta dan kelangsungan keturunan.

              Fungsi lembaga keuangan syariah bisa ditinjau dari empat asapek, yaitu

Dari sisi jasa-jasa finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan sistem finansial dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga tersebut, yaitu:

1.      Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial.

1)      Fungsi tabungan.

2)      fungsi penyimpanan kekayaan.

3)      Fungsi trasmutasi kekayaan.

4)      Fungsi likuiditas.

5)      Fungsi pembiayaan atau kredit.

6)      Fungsi pembayaran.

7)      Fungsi devirsifikasi risiko.

8)      Fungsi manajeman portopolio.

9)      Fungsi kebijakan.[12]

2.      Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbangkan, yang berfungsi sebagai bagian dari terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang giral dan deposito.

3.      Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari lembaga keuangan dalam sistem moneter. Tujuan kebijakan moneter syariah, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi stabil dan dapat mencapai tujuan tersebut.

4.      Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga dalam sistem finansial. Struktur fungsi finansial dilembaga keuangan syariah terdiri dari: sistem perbankan, sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya.

E.     Bisnin dan Usaha yang Dibiayai Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Lembaga keuangan syariah sering membiayai unik usaha kecil menengah (UKM).

Adapun jenis pembiayaan yang tidak akan disetujui dalam lembaga keuangan syariah di antaranya sebagai berikut:

1.      Proyek pembiayaan haram

2.      Proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat

3.      Proyek yang berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila

4.      Proyek yang berkaitan dengan perjudian

5.      Industry yang berkaitan dengan senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal

6.      Proyek yang merugikan syiar islam baik secara langsung maupun tidak langsung.[13]

Manfaat adanya pembiayaan yang di lakukan lembaga keuangan syariah kepada pihak usahawan dan negara, yaitu:

1.      Lembaga keuangan syariah akan menjadi perpanjangan tangan bagi petugas pajak untuk melebarkan sayapnya. Dengan di bangunnya LKS ini, maka lembaga keuangan akan dapat mendata siapa saja nasabah yang belum mempunyai NPWP ketika individu ini melakukan trasaksi dengan LKS.

2.      Dengan adanya lemnaga keuangan syariah ini, maka pemasukan negara dari pajak akan meningkat. Mengingat UKM yang meminjam modal kepada pihak LKS, akan di belanjakan untuk menambah kapsitas produksi. Dari meningkatnya hasil prosuksi, maka dari pajak pertambahan nilai (PPN) akan meningkat, serta menguntungkan negara.

3.      Lembaga keuangan syariah akan menjadi tulang punggung bagi usaha kecil menengah (UKM) untuk bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang memasuki sektor formal tanpa beban bunga.[14]

F.     Struktur Pasar Keuangan Syariah

            Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Dalam mekanisme pasar mengharuskan adanya moralitas, anatara lain persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice).[15]

Kategori pasar keuangan syariah,diantaranya adalah:

1.      Utang (debt) and ekuitas (equity)

Perusahaan atau individu dapat memperoleh dana dalam pasar keuangan syariah dengan dua cara,yaitu:

a.       Instrumen utang (bond or mortage),disebut obligasi syariah atau sukuk.

b.      Ekuitas (common stock atau saham biasa),disebut saham syariah.

2.      Pasar primer dan pasar sekunder (primary and secondary markets)

a.       Pasar primer merupakan pasar keuangan untuk penerbitan baru sekuritas atau pertama kali sekuritas tersebut ditawarkan kepada public atau masyarakat (obligasi syariah atau saham syariah) yang dilakukan oleh investment bankers.

b.      Pasar sekunder merupakan pasar keuangan bagi sekuritas yang sebelumnya telah diterbitkan dapat dijual kembali.

3.      Exchange and over-the-counter Markets (OTC)

a.       Bursa efek (exchange) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain.

b.      Over-the-Counter (OTC) markets adalah cara lain perdagangan efek (sekuritas).

4.       Pasar uang syariah dan pasar modal syariah (money ang capital markets syariah)

a.       Pasar uang syariah adalah pasar keuangan syariah yang merupakan instrument utang jangka pendek (maturity atau jangka waktu kurang dari satu tahun).

b.      Pasar modal syariah adalah pasar keuangan syariah yang merupakan instrument utang dan ekuitas jangka panjang (maturity atau jangka waktu satu tahun atau lebih) diperdagangkannya.[16]

 Harga pasar di pengaruhi atau dibentuk oleh berbagai faktor   kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan konsumen mempengaruhi banyak faktor, misalnya harga, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi, dan tingkat mashlahah.

G.    Instrumen Pasar Keuanagn Syariah

Instrumen pasar keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.    Instrumen pasar keuangan syariah

            Mengalami sedikit fluktuasi harga, sehingga risiko lebih kecil dalam investasi. Termasuk dalam instrumen pasar uang syariah dalam Negotiable bank certificates of deposit (CD) atau wadi’ah; merupakan instrumen utang yang di keluarkan oleh bank syaria bagi penabung (depositors) yang akan memeperoleh bagi hasil dalam persentase jumlah tertentu.

2.    Intrumen pasar modal syariah.

            Merupakan instrumen utang dan ekuitas dengan maturitas atau jatuh tempo lebih dari satu tahun. Innvestasi di pasar modal syariah lebih berisiko dibandinag pasar uang syariah, karena di pasar uang syariah mengalami fluktuasi harga, jadi untuk mendapatkan risiko akan lebih kecil dalam investasi. Terdapat dua instrumen pasar modal syariah:

1)      Saham syariah adalah ekuitas tuntunan terhadap laba bersih dan aset perusahaan.

2)      Sukuk /obligasi syariah atau corporet bonds (convertable bonds) merupakan suatu utang jangka panjang yang di terbitkan perusahaan dengan tingkatan kredit yang baik.

H.    Regulasi Sistem Keuangan Syariah.

               Keuangan modal utama untuk melaksanakan suatu sistem moneter. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan sumberdaya untuk mencapai fallah berdasarkan pada prinsip-prinsip dab nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah. Untuk mecapai tujuan fallah, manusia mendirikan lembaga keuangan syariah untuk memudahkan mereka menjalankan moneternya dengan lindungan hukum yang sah dari pemerintah.

               Terdapat tiga alasan utama pentingnya regulasi sistem keuangan syariah, yaitu:

1.      Meningkatkan informasi yang tersedia bagi investor.

2.      Memastikan kekuatan dan kesehatan perantara keuangan (financial intermediaries) yang di jalankan.

3.      Memperbaiki kontrol kebijakan moneter.

---

[1] Ahmad Rodoni, Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah. Zikrul Hakim. Jakarta. 2008. Hlm: 1

[2] Buchari Alma, Doni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah. CV, Alfabeta. 2009. Hlm: 4

[3] http://ethasyahbania.blogspot.com/2010/11/lembaga-keuangan-syariah.html. jumat, 16-02-2012 pukul 02.59 WIB

[4] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, kencana Media Group, 2009, Hlm:28

[5] Ibid.

[6] Ahmad Rodoni, Abdul Hamid.op.cit. Hlm:6

[7] Andri Soemitra, op.cit, Hlm:20

[8] Ibid.Hlm 17

[9]Ahmad Rodoni, Abdul Hamid.op.cit.Hlm:7

[10] Andri Soemitra, op.cit. Hlm:21-22

[11] Ibid.Hlm:30

[12] Ibid. hal: 32-33

[13] http://ethasyahbania.blogspot.com/2010/11/lembaga-keuangan-syariah.html. jumat, 16-02-2012 pukul 02.59 WIB

[14] Jahen Fachrul Rezki, dkk. Ekonomi Indonesia di Mata Anak Muda UI. Badouse Media. Jakarta. 2011. Hlm: 21

[15] Pusat pengkajian dan pengembvangan ekonomi islam UII yogyakarta dan atas kerjasama dengan Bank indonesia, Ekonomi islam, PT. Raja Grafondo Persada, Jakarta.2008. Hlm: 301

[16] Ahmad Rodoni, Abdul Hamid.op.cit.Hlm: 11

Tweet